Yogyakarta, 25 April 2024 – Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY sebagai Pembina BUMD, menyelenggarakan evaluasi kinerja Triwulan I 2024 terhadap kinerja PT Anindya Mitra Internasional. Evaluasi tersebut bertempat di kantor Holding PT AMI dan dihadiri oleh perwakilan dari BPKA, termasuk Ibu Endrawati Utami selaku Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Ibu Rachma Tyasari selaku Kepala Sub Bidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah, dan Saudari Wening sebagai Staf Bidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah, serta jajaran Direksi dan manajemen PT AMI.

Evaluasi kinerja ini menjadi momen penting yang tidak hanya sekedar agenda rutin triwulan, tetapi diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi antara PT AMI dengan BPKA dalam mencapai tujuan peningkatan kinerja perusahaan. Pertemuan yang berlangsung dengan agenda yang komprehensif, setiap unit bisnis dan bagian di PT AMI memaparkan laporan terkini tentang kinerja keuangan dan operasional selama tiga bulan terakhir.

Fokus utama dalam evaluasi ini adalah pembahasan tentang KPI Korporat, target pencapaian, dan strategi perbaikan untuk kedepannya. Pihak BPKA memberikan masukan dan rekomendasi sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja di bulan-bulan mendatang. Tidak hanya itu, pembahasan yang mencakup Tata Kelola Perusahaan, terutama dalam konteks ketersediaan Standar Prosedur Operasi.

Pertemuan evaluasi kinerja ini menjadi lebih dari sekadar proses penilaian, tetapi juga sebagai platform untuk memperkuat sinergi antara BUMD dengan pemerintahan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesinambungan bisnis. Dengan adanya evaluasi kinerja yang komprehensif dan kolaboratif seperti ini, PT AMI berkomitmen untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi daerah.

Yogyakarta, 7 Agustus 2025 — PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) melakukan audiensi ke Kantor BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu, 6 Agustus 2025. Silaturahim ini sebagai perkenalan  dengan Kepala Perwakilan BPKP DIY yang baru, Ibu Dessy Adin. Turut hadir mendampingi jajaran BPKP, Bapak Puji Yuwono selaku Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, serta Ibu Dian Rumastuti dan Bapak Fachri selaku Auditor Madya (Pengendali Teknis).

Dalam pertemuan tersebut, PT AMI menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) di masing-masing unit bisnis dan bagian pendukung. Penguatan kapasitas SDM dalam memastikan penerapan GCG dan Manajemen Risiko menjadi hal yang dimintakan dukungan dari BPKP kepada PT AMI melalui pelatihan dan pengembangan.

PT AMI menyampaikan organ Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai bagian dari penguatan penerapan GCG dan Quality Management System ISO 9001:2015. BPKP Perwakilan DIY menyampaikan dukungan untuk penerapan GCG dan Manajemen Risiko yang memastikan keberlanjutan dan kemanfaatan PT AMI untuk pemangku kepentingannya. 

Melalui audiensi ini, PT AMI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan secara berkelanjutan melalui kolaborasi aktif dengan lembaga BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Undang-Undang No. 22/2009 menegaskan kewajiban Pemerintah menyediakan angkutan umum, sementara UU No. 23/2014 dan PP No. 30/2021 memberi landasan pemberian subsidi pada transportasi umum kelas ekonomi. Data BPS menunjukkan biaya transportasi masyarakat perkotaan mencapai 11,8%–16,3% dari pengeluaran total, sehingga transportasi umum berperan penting bagi keadilan mobilitas.

Pada 2025, anggaran Kementerian Perhubungan untuk program buy the service (BTS) “Teman Bus” turun menjadi Rp 177,49 miliar dari Rp 437,89 miliar di 2024. Pengurangan ini karena subsidi hanya bersifat stimulus, dan Pemda diharapkan mengambil alih pembiayaan.

DIY menjadi pionir transportasi umum bersubsidi melalui Trans Jogja yang beroperasi sejak 2008. Dengan 19 rute dan 116 bus, subsidi Trans Jogja pada 2025 mencapai Rp 87 miliar. Skema subsidi menutup selisih antara Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan biaya pendukung dengan pendapatan. BOK mencakup investasi, pemeliharaan, SDM, pengelolaan, serta keuntungan. Biaya pendukung meliputi aplikasi tiket, pramugara/i, dan penjaga halte. Pendapatan berasal dari tiket dan iklan bus.

PT Anindya Mitra Internasional (AMI) ditugaskan melalui Pergub DIY No. 527/KEP/2024 untuk mengoperasikan Trans Jogja. AMI mengajukan laporan biaya dan pendapatan setiap bulan untuk diverifikasi Dinas Perhubungan sebelum pencairan subsidi. Namun, keterbatasan fiskal membuat APBD 2026 berpotensi memangkas subsidi. Upaya peningkatan pendapatan dipandang lebih realistis dibanding pemotongan layanan. Target pendapatan bisa ditempuh dengan menaikkan jumlah penumpang dan memperbesar pemasukan iklan. Pemotongan Rp 6,8 miliar setara dengan tambahan 209.870 penumpang reguler per bulan (750.000/bulan). Strategi yang diusulkan antara lain menetapkan “Hari Trans Jogja” untuk ASN, berpotensi menambah 120.000 penumpang per bulan. Selain itu, bila DPRD menggerakkan 1% konstituen menggunakan Trans Jogja, tambahan 145.000 penumpang per bulan bisa tercapai. Pendapatan iklan juga menjanjikan, dengan capaian Rp 2,3 miliar pada 2024 atau lima kali lipat dari 2022. Tambahan Rp 6,8 miliar dapat diraih melalui iklan penuh di 116 bus selama 10 bulan. Meski demikian, risiko ketidaktercapaian target tetap ada sehingga diperlukan monitoring ketat.

Menurut Priyatno Bambang Hernowo, Direktur Utama PT Anindya Mitra Internasional, subsidi transportasi berfungsi menjaga keterjangkauan angkutan umum, meringankan pengeluaran masyarakat kelas menengah bawah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mobilitas. Transportasi umum juga mengurangi kemacetan akibat kendaraan pribadi, sehingga keberpihakan pemerintah pada layanan publik ini harus tetap dipertahankan.

Sumber : krjogja.com

Yogyakarta, 14 Maret 2024 – Jajaran Direksi PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bertempat di Kantor Holding PT AMI (Jalan Janti), kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak H. Pinnera Wijaya S.E, beserta 23 anggota lainnya. Tujuan kunjungan adalah untuk melakukan pembandingan terhadap salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sebagai komisi yang fokus pada bidang keuangan, kunjungan kerja ini menjadi kesempatan penting untuk bertukar informasi mengenai upaya pengembangan BUMD. Direktur Utama PT AMI, Bapak Priyatno Bambang Hernowo, secara rinci memaparkan strategi pengelolaan masing-masing unit bisnis serta peran PT AMI dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan perekonomian di DIY.

Selama kunjungan kerja, terjadi diskusi yang intensif antara Direksi PT AMI dengan anggota Komisi III DPRD dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penekanan mengenai pentingnya kolaborasi antar sektor dalam memajukan ekonomi daerah serta keterlibatan aktif PT AMI dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah juga tak luput dari pembahasan.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi upaya pengembangan dan penguatan BUMD di wilayah Jawa Barat. Selain itu, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk membuka peluang kerja sama berkelanjutan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar demi pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.