PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) menyambut positif pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya yang berkaitan dengan penyesuaian bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis dalam memperkuat landasan hukum dan tata kelola BUMD di DIY, sekaligus menyesuaikan dengan ketentuan regulasi nasional yang berlaku. Dalam rapat paripurna DPRD DIY, sejumlah raperda telah disetujui bersama, termasuk raperda yang mengatur perubahan bentuk hukum BUMD sebagai upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas perusahaan daerah.

Sebagai salah satu BUMD di DIY, PT AMI turut menjadi bagian dari substansi pembahasan tersebut. Penyesuaian bentuk hukum BUMD merupakan amanat regulasi yang mendorong perusahaan daerah untuk memiliki struktur kelembagaan yang lebih jelas, modern, serta adaptif terhadap dinamika bisnis.

Lebih lanjut, proses ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa BUMD dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY, PT AMI termasuk dalam BUMD yang menjadi fokus penyesuaian dasar hukum, bersama beberapa BUMD lainnya di DIY.

Bagi PT AMI, penguatan regulasi ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Dengan landasan hukum yang lebih kuat, PT AMI optimis dapat menjalankan fungsi bisnisnya secara lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Transformasi kelembagaan BUMD diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam operasional perusahaan, sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan.

Selain itu, penyesuaian bentuk hukum BUMD juga membuka peluang bagi peningkatan kinerja perusahaan melalui pengelolaan yang lebih fleksibel dan profesional. Dengan struktur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, BUMD diharapkan mampu berinovasi serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

PT AMI memandang bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam mewujudkan BUMD yang sehat dan berdaya saing. Melalui proses pembahasan raperda ini, diharapkan tercipta kesamaan visi dalam mendorong BUMD sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah.

Ke depan, PT AMI berkomitmen untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kinerja sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Dengan dukungan regulasi yang kuat, PT AMI optimis dapat terus berkembang serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi DIY dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui langkah ini, PT AMI tidak hanya memperkuat posisi sebagai BUMD yang profesional, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Mal dan Hotel yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 52 - 58 Yogyakarta

Nomor: 00.10.7./2886

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Anindya Mitra Internasional akan melaksanakan pemilihan mitra kerjasama (KSP) Mal dan Hotel yang terletak di Jalan Malioboro nomor 52 - 58 Yogyakarta. Adapun untuk pengumuman administrasi dan teknis, tata cara dan jadwal pemilihan dapat dilihat pada link berikut ini: Administrasi, tata cara dan jadwal Pemilihan Mal dan Hotel. Selain itu, informasi mengenai hal tersebut diatas dapat diakses melalui https://jogjaprov.go.id/ atau https://bpka.jogjaprov.go.id/ atau www.anindya.co.id

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Pemilihan Mitra KSP melalui telpon (0274) 562811 Ext. 1326 - 1328 atau nomor handphone 0823 2565 3700.

Yogyakarta, 7 Mei 2024
Ketua Panitia Pemilihan Mitra KSP Mal dan Hotel yang terletak di Jalan Malioboro nomor 52 - 58 Yogyakarta

Ttd

FGD “Subsidi Trans Jogja: Keberpihakan untuk Keberlanjutan”, Memantapkan Keberpihakan terhadap Transportasi Umum untuk Mendukung Keberlanjutan Pembangunan

Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Subsidi Trans Jogja: Keberpihakan untuk Keberlanjutan” menjadi ruang diskusi mengenai penajaman keberpihakan kepada Transportasi Publik sehinggan mendukung keberlanjutan pembangunan DIY. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Perhubungan DIY, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) selaku pengelola Trans Jogja dan PT Jogja Tugu Trans sebagai mitra Operator Trans Jogja. Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Anindya Mitra Internasional, Priyatno Bambang Hernowo, menyampaikan pentingnya keberadaan angkutan perkotaan bagi keberlanjutan Yogyakarta. Menurutnya, apabila angkutan perkotaan tidak tersedia dan berkembang dengan baik, persoalan mobilitas dan aksesibilitas akan semakin meningkat dan memengaruhi kenyamanan dan pertumbuhan ekonomi  masyarakat. Sehingga peningkatan layanan transportasi publik menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran dari berbagai pemangku kepentingan: eksekutif, legistatif, masyarakat, dunia usaha dan industri.

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, S.E., M.Si., menyampaikan pentingnya menentukan arah pengembangan transportasi menuju 2027 hingga target jangka panjang pada 2045 Trans Jogja sebagai angkutan massal yang handal. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya pengembangan dan inovasi, termasuk meningkatkan pendapatan serta mengoptimalkan armada Trans Jogja dengan peremajaan, baik melalui skema milik maupun sewa. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan transportasi publik di Yogyakarta.

Dalam FGD tersebut, sejumlah tantangan menuju 2027 turut menjadi perhatian, mulai dari kebutuhan sumber daya manusia, potensi kenaikan harga BBM subsidi, potensi kenaikan harga suku cadang, hingga kondisi armada. Saat ini, tercatat 103 dari 128 unit armada berada pada usia di atas 7 tahun, sehingga keberlanjutan dan optimalisasi armada menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Selain itu, ketercukupan serta dinamika anggaran juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan.

FGD ini, menghasilkan beberap inisiatif strategis yang perlu dilakukan untuk memastikan pengembangan, di antaranya adalah: skema cost sharing untuk keperluan subsidi antara APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengikatan sinergis dengan Perguruan Tinggi dimana Trans Jogja sebagai pemenuhan kebutuhan mobilitas mahasiswa, model pembiayaan alternatif dalam penyediaan/peremajaan armada, kinerja dan benefit Trans Jogja dalam Social Return on Investment dan pelestarian lingkungan, serta mekanisme subsidi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Hal ini semua untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan layanan Trans Jogja serta mewujudkan sistem transportasi publik yang semakin baik bagi masyarakat Yogyakarta, yang akhirnya akan memberikan efek multiplier dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di DIY.

YOGYAKARTA — PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) menerima kunjungan kerja dari Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bapak Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., beserta rombongan di Kantor Unit Transportasi PT AMI. Agenda peninjauan ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung tata kelola operasional Trans Jogja sekaligus menyerap masukan dari jajaran regulator.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ibu Chrestina Erni Widyastuti, S.E., M.Si., Kepala Bidang Angkutan Dishub DIY, Bapak Wulan Sapto Nugroho, S.Si.T., M.T., serta jajaran Direksi dan Manajemen PT AMI.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis dan wadah penyerapan aspirasi antar-pemangku kepentingan terkait pengembangan transportasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi:

• Evaluasi Tata Kelola Layanan: Menampung masukan serta melakukan peninjauan terhadap standar operasional dan tata kelola layanan Trans Jogja.

• Penjaringan Aspirasi Rencana Pengembangan: Menampung pandangan dan masukan strategis terkait rencana pengembangan jaringan transportasi publik agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

• Tantangan Transportasi Feeder: Membahas kendala operasional serta solusi pengembangan angkutan pengumpan (feeder) guna mendukung terwujudnya sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan, PT AMI berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Manajemen PT AMI menyambut baik kunjungan kerja serta berbagai masukan yang disampaikan oleh DPD RI dan Dinas Perhubungan DIY. Sinergi dan komunikasi terbuka antar-pihak ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk terus mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi umum bagi masyarakat.